PortalHR

Idul Fitri

Employee Relations

Pengadilan HI Resmi Beroperasi

Senin, 6 Februari 2006 - 1:59 WIB

Tanggal 14 Januari lalu merupakan hari bersejarah bagi dunia peradilan dan ketenagakerjaan Indonesia dengan diresmikannya PHI di Pengadilan Negeri (PN) Padang. Peresmian PHI sesuai dengan amanat UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diundangkan 14 Januari 2004 dan rencananya berlaku efektif mulai 14 Januari 2005. Karena belum siap, pemerintah mengundurkan berlakunya PHI selama setahun sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004.

Penundaan tersebut, menurut Dirjen Pembinaan HI dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Depnakertrans dr. Muzni Tambusai, MSc., dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sarana fisik PHI. Sesuai dengan UU, perangkat SDM PHI terdiri dari Mediator, Konsiliator, Arbiter, dan Majelis Hakim PHI. Sementara sarana fisik terdiri dari sarana kantor dan peralatan PHI di 33 provinsi di Indonesia. Penyiapan PHI dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Depnakertrans.

Kehadiran institusi PHI menggantikan P4P (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) dan P4D (Daerah) yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957. P4 beranggotakan tripartit, yakni pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Di PHI, Majelis Hakim terdiri dari 3 orang: 1 orang hakim karir (berasal dari PN), 1 orang hakim adhoc berasal dari unsur pengusaha, dan 1 orang hakim adhoc berasal dari pekerja. Meskipun berasal dari kalangan yang berbeda-beda, semua anggota majelis hakim harus mendukung setiap keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Secara total terdapat 100 Hakim Karir PHI dan 160 Hakim Adhoc PHI. Di luar itu terdapat 241 tenaga Konsiliator dan Arbiter plus 846 tenaga Mediator.

Jumlah Majelis Hakim berbeda di setiap propinsi, disesuaikan dengan beban kasus yang selama ini ditangani oleh P4D. Sebagai contoh, jumlah Majelis Hakim PHI di Propinsi Riau ada 3 majelis sehingga secara paralel bisa bersidang 3 kasus sekaligus. Minimal di setiap propinsi terdapat 1 Majelis Hakim.

TREN PENYELESAIAN BIPARTIT 2003-2005

2003 2004 2005
Kasus Mogok 161 125 87
Pekerja 68.114 53.321 51.508
Penyelesaian Bipartit 101 (62,7%) 93 (74,4%) 66 (75,9%)

 

Institusi PHI langsung berada di bawah Mahkamah Agung, dan operasionalisasinya ditempelkan ke PN setempat. Dalam implementasinya, tidak seluruh PHI menggunakan bangunan PN. Sebagian memanfaatkan gedung lama P4D. Gedung-gedung tersebut direnovasi dengan dana APBN Depnakertrans tahun anggaran 2004-2005, yang meliputi gedung ex P4D di 21 propinsi, dan gedung lainnya di 6 propinsi.

Anggaran gaji Majelis Hakim berasal dari Anggaran MA. Namun, anggaran gaji/ honor Konsiliator, Arbiter, dan Mediator berasal dari Depnakertrans.

Proses penjaringan Majelis Hakim, Konsiliator, Arbiter, dan Mediator berlangsung selama setahun terakhir. Nama-nama calon Hakim Adhoc dari unsur pengusaha diajukan oleh Apindo, dan calon Hakim Adhoc dari unsur pekerja disampaikan oleh Serikat Pekerja (SP). Sedangkan nama-nama Hakim Karir disampaikan oleh MA. Seluruh nama calon Hakim tersebut kemudian digodok di MA.

Seluruh hakim PHI telah mendapatkan pembekalan tentang ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Pembekalan terakhir dilaksanakan bulan puasa tahun lalu. Muzni Tambusai menilai, tidak akan sulit bagi Hakim Karir untuk mempelajari dan menguasai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. “Mereka sangat terbiasa mempelajari UU dan peraturan. Proses adaptasinya tidak akan lama,” ungkapnya.

Beroperasinya PHI memiliki beberapa konsekuensi yang mendasar. Pertama, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di wilayah eksekutif kini menjadi bagian dari sistem peradilan nasional di bawah kekuasaan yudikatif. Kedua, hukum beracara di PHI mengikuti hukum beracara di PN, dalam hal ini hukum acara perdata. Ketiga, peran tripartit yang selama ini diemban pemerintah (bersama dengan pengusaha dan pekerja), kini diwakilkan kepada Hakim Karir. Dengan demikian, peran Depnakertrans yang selama ini sangat menonjol dalam P4P dan P4D berkurang drastis.

Secara umum, keberadaan PHI akan sangat positif bagi lahirnya sebuah penyelesaian kasus perselisihan ketenagakerjaan yang adil bagi pengusaha dan pekerja. Keberadaan hakim karir diharapkan bisa memutuskan perkara secara profesional dan independen, bebas dari muatan politik apapun - seperti yang selama ini dicurigai oleh pengusaha maupun pekerja. Peran pemerintah dalam P4P atau P4D pada pemerintahan yang lalu dinilai pengusaha tidak netral, cenderung berpihak kepada pekerja sebagai bagian strategi politik populis. Sebaliknya, para pekerja menilai pemerintah lebih memihak pengusaha.

Dari sisi kepastian hukum dan lamanya proses peradilan, PHI lebih mampu memberikannya. Selama ini, keputusan P4P tidak bersifat final. Ada ruang bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding kepada Peradilan Tata Usaha Negara sehingga memperpanjang prosedur penyelesaian. Proses penyelesaiannya juga memakan waktu lama, nyaris tanpa kepastian waktu. Majelis Hakim dalam persidangan PHI wajib membuat keputusan penyelesaian perselisihan selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang pertama. Jumlah hari tersebut di luar waktu untuk persiapan pra sidang, yang terdiri dari: paling lambat 7 hari untuk penetapan Majelis Hakim setelah menerima gugatan, paling lambat 7 hari sejak penetapan Majelis sidang pertama dimulai, dan paling lambat 7 hari kerja jika sidang pertama ditunda (diberi kesempatan 2 kali penundaan atau 14 hari kerja). Total waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pra-sidang bila tidak ada penundaan adalah 14 hari (paling lambat) semenjak gugatan diterima. Bila sidang ditunda sekali, maka waktu persiapan pra-sidang menjadi 21 hari (paling lambat) semenjak gugatan diterima. Namun, bila sidang harus ditunda 2 kali, maka paling lambat waktu yang dibutuhkan menjadi 28 hari.

Total seluruh waktu yang dibutuhkan mulai dari gugatan masuk hingga keluarnya keputusan PHI maksimal (bila terjadi 2 kali penundaan sidang) adalah 78 hari. Tanpa penundaan persidangan, waktu yang dibutuhkan lebih cepat: maksimal 64 hari.

Setelah keputusan dibuat Majelis Hakim, selambat-lambatnya 14 hari kerja Panitera Muda sudah harus menerbitkan salinan putusan. Selanjutnya, paling lambat 7 hari kerja, salinan keputusan itu sudah dikirimkan kepada para pihak. Total waktu yang dibutuhkan paling lambat 21 hari kerja.

Putusan PHI bersifat final bila para pihak tidak mengajukan kasasi kepada MA dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. Bila ada yang mengajukan kasasi, maka Sub Kepaniteraan PHI di PN sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua MA selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Pihak MA sudah harus membuat keputusan selambat-lambatnya 30 hari kerja semenjak tanggal penerimaan permohonan kasasi tersebut. Total waktu yang dibutuhkan untuk proses kasasi sampai keluar keputusan MA sekitar 44 hari (dengan catatan para pihak langsung memasukkan kasasi begitu menerima surat keputusan PHI).

Seluruh waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan final, termasuk 2 kali penundaan sidang PHI dan proses kasasi di MA, paling lambat diperkirakan 143 hari kerja atau 3 bulan lebih. Waktu yang dibutuhkan lebih pendek menjadi 129 hari bila tidak diperlukan penundaan sidang di tingkat PHI. Jumlah hari kerja ini jauh lebih pendek dan pasti ketimbang proses P4P dan P4D sebelumnya. Di luar proses pengadilan normal tersebut, tersedia pula pemeriksaan acara cepat. Hukum acara ini diperbolehkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 karena adanya kepentingan para pihak yang cukup mendesak sehingga para pihak bisa memohon kepada PHI supaya mempercepat pemeriksaan sengketa. Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan diterima, Ketua PN mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Bilamana dikabulkan, Ketua PN sudah harus menetapkan Majelis Hakim dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak penetapan dikeluarkan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing tidak melebihi 14 hari waktu kerja.

Satu-satunya yang menjadi masalah dari keberadaan PHI adalah, kian terbatasnya peran yang bisa dimainkan oleh pejabat HR/ hukum perusahaan karena mereka tidak bisa ikut beracara dalam persidangan. Selama ini di dalam persidangan P4P atau P4D, mereka boleh bersidang untuk mewakili perusahaan. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk menyewa pengacara yang memiliki ijin beracara di pengadilan.

“Hal ini tentu menambah biaya pengeluaran perusahaan,” tutur Hari Dwi Nugroho, Legal Manager PT. Perdana Perkasa Elastisindo (Persaels).

Akankah proses penyelesaian perselisihan melalui PHI akan memuaskan berbagai pihak memang masih menjadi teka-teki. Toh jauh-jauh hari Ketua MA Prof. Bagir Manan saat peresmian PHI di Padang sudah mengingatkan Majelis Hakim PHI agar benar-benar independen dengan membebaskan diri dari kepentingan pekerja maupun pengusaha. “Tugas saudara hanya satu, yaitu menyelesaikan perbedaan atau sengketa antara tenaga kerja dan perusahaan semata-mata menurut hukum yang benar dan adil,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menakertrans Erman Suparno menggarisbawahi tentang perlunya seluruh pihak untuk memahami semangat proses penyelesaian perselisihan industrial di Indonesia, yaitu penyelesaian yang cepat, sederhana, murah, dan adil bagi para pihak. Atas semangat itu, ia menghimbau, agar para pihak untuk menekankan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, terutama mekanisme bipartit.

“Utamakan prinsip penyelesaian win-win,” tukasnya. – SYH





Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Connect with Facebook

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR