Majalah Human Capital » Edisi Sebelumnya » Strategi HR
Bencana, Utang dan Kualitas SDM
No. 23 - Februari 2006
Bencana kerap datang dalam bentuk dan wajah yang beraneka ragam. Perang, kelaparan, kemiskinan, kebodohan, penguasa yang korup, sampai pelanggaran HAM seringkali termasuk dalam kelompok bencana kemanusiaan. Sedangkan umat manusia juga mengenal bencana klasik sepanjang masa seperti banjir besar, angin topan, hingga gempa bumi yang dikenal dengan bencana alam.
Bencana dengan beragam bentuk dan wajahnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di seluruh muka bumi. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia dalam skala yang paling ekstrim sangat dekat dengan segala bentuk bencana. Bencana itu dimulai dari penjajahan kolonial Belanda selama ratusan tahun, kebodohan, perang saudara, kerusuhan Mei, krisis multi-dimensi, gempa bumi, banjir besar, dan bencana yang terbesar datang di bumi Serambi Mekkah berwujud bencana gempa bumi dengan skala dahsyat disusul gelombang tsunami yang menyapu lebih dari 100 ribu nyawa manusia.
Setiap bencana selalu memiliki dimensi, tuntutan dan memerlukan pendekatan (approach) yang berbeda-beda. Bencana dengan dimensi kemanusiaan tentunya memiliki tuntutan dan pendekatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Yang menarik justru pendekatan dan strategi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana kemanusiaan seperti kebodohan dan kemiskinan, yang selalu terjebak dengan meminta dan terus menambah hutang dari negara-negara donor.
Indonesia telah terdaftar menjadi ‘pasien’ kronis dari lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti IGGI, IMF, World Bank, dan CGI. Perilaku pemerintah Indonesia dalam mengatasi bencana alam dan kemanusiaan sangat miskin kreativitas dan hanya mau mencari jalan keluar yang mudah (quick fix) tanpa pernah berpikir kreatif, strategis dan berusaha lebih serius untuk dapaf keluar dari jebakan berikutnya. Mirip perilaku keluarga miskin saat ditimpa bencana yang hanya mengandalkan pinjaman dari sekelompok rentenir untuk ‘menggali dan menutup lobang’ saja. Sampai begitu besarnya pokok hutang dan bunga yang ditanggung pemerintah RI, bahkan telah menciptakan ‘bencana’ baru bagi rakyat dan generasi mendatang.
Harus disadari bersama bahwa setiap pemberian hutang atau bantuan dari negara donor hampir pasti diikuti dengan pengiriman tenaga ahli atau konsultan dari negara tersebut. Alasan dibalik pengiriman tenaga ahli tersebut umumnya sangat klasik seperti rendahnya penguasaan keahlian dasar dari SDM Indonesia seperti keahlian komunikasi, teknologi, negosiasi, tidak proaktif, tidak mampu berinovasi dan berpikir strategis. Semakin besar hutang yang diberikan oleh negara donor, maka akan semakin banyak pula pengiriman tenaga-tenaga ahli mereka ke Indonesia.
Dalam mekanisme pengelolaan bencana atau hhutang, hadirnya para tenaga ahli asing memang diperlukan namun fokusnya untuk menjalankan fungsi sebagai pejabat pendamping (liaison officer) dan untuk memaksimalkan kerja sama dengan tenaga ahli nasional yang kompeten dibidangnya. Sayangnya praktek di lapangan justru jauh berbeda, kehadiran tenaga ahli asing di Indonesia tetap belum mampu meningkatkan penguasaan keahlian dasar dari SDM kita secara optimal. Bahkan sebaliknya, negara donor seringkali mengirimkan tenaga ahli mereka justru untuk belajar, menimba ilmu dan mencari pengalaman dari kasus nyata atau bencana yang ada di Indonesia.
Bencana alam dalam skala yang lebih kompleks juga menuntut pendekatan yang khusus pula. Jika melihat dari dimensi, dampak dan daya hancurnya, maka bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di NAD dan Sumatra Utara tanggal 26 Desember yang lalu termasuk ke dalam bencana alam kelas dunia. Dengan analogi ini, bencana alam kelas dunia tentu memerlukan pertolongan, pendekatan dan koordinasi yang juga berkelas dunia. Artinya untuk mampu bangkit dan mengatasi dampak bencana gempa dan tsunami di NAD dan Sumut Pemerintah dan Bangsa Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan pertolongan dan koordinasi bantuan secara darurat.
Sekedar ilustrasi saja, bahwa terdapat perbedaan sudut pandang yang ekstrim dalam menanggulangi bencana di kawasan asia selatan ini. Beberapa hari setelah terjadi bencana, Presiden AS George W. Bush telah meminta secara khusus dua mantan presiden sebelumnya yaitu Bill Clinton dan George Bush senior untuk menjadi koordinator pengumpulan dana di AS. Dalam hal ini, sangatlah ironis jika pemerintah AS yang tidak menjadi korban bencana justru telah melibatkan dua mantan presiden mereka untuk koordinasi bantuan, namun pemerintahan SBY-JK justru tidak pernah (belum) meminta keterlibatan dari mantan-mantan presiden RI dalam koordinasi bantuan korban bencana NAD dan Sumut.
Dalam skala dan konteks yang berbeda dengan mantan presiden AS, namun Bapak Habibie, Gus Dur dan Mbak Mega sudah pasti memiliki semangat, jaringan (network) dan keterikatan emosional yang harus dioptimalkan untuk dapat mempercepat pemulihan korban bencana NAD dan Sumut. Pemerintah SBY perlu secara serius untuk dapat mempertimbangkan kontribusi serta keahlian dari para mantan Wakil Presiden, Menteri, Perwira Tinggi TNI, Diplomat dst. Pada dasarnya dengan mengoptimalkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki SDM handal bangsa Indonesia, beban pemerintah dalam melakukan proses pemulihan korban bencana NAD dan Sumut akan semakin ringan.
Jangan dilupakan bahwa NAD merupakan daerah konflik yang kronis. Daerah ini sangat khas, berkarakter dan memiliki sejarah panjang terhadap isu-isu politik, sosial, agama dan kebudayaan. Maka peran dan kontribusi dari SDM-SDM nasional yang handal tentunya lebih memiliki kedekatan emosional serta pemahaman kebudayaan lokal yang jauh lebih baik dan bermanfaat dibandingkan tenaga ahli asing.
Bencana gempa bumi dan tsunami kali ini sangat dahsyat, termasuk kelas dunia atau bahkan disebut semikiamat, maka sekaranglah saatnya bagi pemerintah untuk meninggalkan strategi usang “menambah hutang”. Dengan terus menggali lubang baru lewat moratorium hutang baru tanpa pengukuran yang mendalam dan melibatkan secara menyeluruh SDM atau tenaga ahli nasional yang kompeten banya akan membuat bencana baru bagi rakyat. SEKARANG BUKAN SAATNYA UNTUK MENGGUNAKAN DERITA DAN JERITAN RAKYAT ACEH SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMBUAT BENCANA HUTANG BARU.
Banyaknya bencana kemanusiaan yang dialami sejak republik ini berdiri, ditambah lagi dengan rentetan bencana alam yang terjadi secara tradisional selalu mendekatkan pemerintah untuk terus berhutang. Sayangnya dengan terus berhutang, negara kita justru tidak pernah menjadi mandiri karena terpaksa harus bergantung kepada bantuan dan kehadiran tenaga-tenaga ahli asing dalam implementasinya. Hubungan yang tidak setara antara negara donor versus kreditur secara politik dan ekonomi, pada akhirnya akan membuat SDM kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk kompetisi dan memberikan kontribusi yang lebih luas.
Dilihat dari sudut pandang tingginya rasa emosional, tingkat aspirasi, minat dan energi dari seluruh rakyat Indonesia, mungkin bencana tsunami ini telah dapat disejajarkan dengan gempitanya para pemuda saat didirikannya Budi Utomo, pembacaan Sumpah Pemuda tahun 1928 bahkan rasa emosional di saat detik-detik Proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur. Kalau dulu para pemimpin bangsa ini selalu memilih untuk melibatkan seluruh komponen Bangsa Indonesia saat menghadapi bencana dan melalui peristiwa-peristiwa bersejarah.
Maka sekaranglah saatnya bagi para pemimpin RI untuk juga melibatkan SDM Indonesia secara menyeluruh untuk menanggulangi bencana NAD dan Sumut. Bencana alam dan kemanusiaan yang datang tak mengenal belas kasihan telah menghanyutkan Bangsa Indonesia ke dalam cara hidup berhutang. Dengan terus berhutang, ketergantungan terhadap tenaga ahli asing akan semakin tinggi yang pada akhirnya membuat pengembangan, daya saing dan kompetensi SDM nasional menjadi semakin jauh tertinggal.
Sumber: Majalah Human Capital No. 23 | Februari 2006
portalhr.com
Artikel sebelumnya
