Prosedur Pemberian Surat Peringatan | PortalHR.com

PortalHR

HR Strategis

photo

Prosedur Pemberian Surat Peringatan

Oleh : Rizki Nugroho FA MM
Tentang Penulis
Rabu, 26 September 2012 - 6:30 WIB

Pertanyaan

Saya mau bertanya apabila perusahaan mau memberikan surat peringatan pertama kepada karyawan yang telah melanggar peraturan perusahaan dan karyawan tersebut telah mendapatkan teguran secara lisan maupun tulisan, bagaimana prosedurnya? Apakah harus lapor ke Depnaker dan apa ada form khusus dari Depnaker?


Devit


Jawaban

Jawaban:

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Pasal 161 mengatur tentang Surat Peringatan 1 (SP1), SP2, dan SP3. SP1 biasanya diberikan bagi kasus pelanggaran ringan seperti pelanggaran atas kedisiplinan, keteledoran dan lain-lain. Kategori pelanggaran perlu diatur dalam aturan internal perusahaan, seperti Peraturan Perusahaan.

Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana masing-masing jenis SP berlaku selama 6 (enam) bulan, namun jika dalam perjalanan pelanggaran yang sama dilakukan kembali maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 atas kesalahan yang dilakukan berulang-ulang, demikian seterusnya). Setalah SP2 diberikan SP3 atau Surat Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk melakukan upaya perubahan/perbaikan perusahaan dapat memberikan sanksi skorsing dan/atau PHK. Jika pelanggaran yang dilakukan dikatagorikan pelanggaran berat (pindana, perdata, khusus/korupsi), maka dapat langsung diberikan Surat Keputusan PHK.

Disarankan SP diberikan/disampaikan oleh pimpinan langsung oleh pekerja (bukan oleh HR), didampingi oleh Staff HR/Hubungan Industrial dengan mekanisme pemanggilan untuk dilakukan konseling. Pimpinan langsung sebelum menentukan tindakan disiplin apa yang akan dikenakan kepada pekerja wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Staff HR/Hubungan Industrial.


Anda dapat mengirim pertanyaan konsultasi dengan mengisi form berikut.




Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR