PortalHR

HR Strategis

photo

Pemotongan Upah Pekerja

Oleh : N Krisbiyanto
Tentang Penulis
Rabu, 23 Januari 2013 - 11:29 WIB

Pertanyaan

Saya seorang baru di HRD. Pada perusahaan saya mulai akhir Agustus kemarin diberlakukan sistem pemotongan gaji proporsional bagi karyawan yang tidak masuk kerja karena bolos ataupun izin tetapi bukan izin yang ditanggung perusahaan (menikah, saudara meninggal, dll). Keputusan tersebut diambil karena di perusahaan kami sering terjadi karyawan yang mangkir kerja tiap bulannya. Dan hal ini dilakukan secara berulang/rutin. Hal tersebut menyulitkan manajemen untuk melakukan tindakan tegas, berhubung aturan yang menyatakan bagi karyawan yang mangkir setidaknya 5 hari berturut-turut. Yang menjadi pertanyaan, apakah melakukan pemotongan gaji pokok karyawan tersebut masih dalam koridor aturan? (Berhubung ada pendapat umum bahwa gaji pokok tidak boleh dipotong).


Fauzan


Jawaban

Dear Bapak Fauzan di Batulicin,

Pertanyaan Bapak yang pertama adalah mengenai pemotongan upah pekerja:

Pada prinsipnya dalam hukum ketenagakerjaan tidak melarang perusahaan untuk tidak membayar upah pekerja jika memenuhi ketentuan pasal 93 ayat (1) uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (“UUK”). dalam pasal tersebut diatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Hal ini merupakan asas yang dianut oleh UUK sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 93 UUK bahwa pada dasarnya semua pekerja yang tidak bekerja tidak dibayar (no work no pay), kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Jadi suatu perusahaan dapat tidak membayarkan atau memotong gaji/upah pekerjanya dalam hal pekerja tersebut tidak masuk kerja sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaannya.

Pengecualian dari asas no work no pay terdapat dalam Pasal 93 ayat (2) UUK yang menyatakan bahwa pengusaha tetap wajib membayar upah apabila pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya dalam hal pekerja sakit, pekerja wanita yang mengalami datang bulan, menikah, mengkhitankan, isteri melahirkan, keguguran kandungan, suami/istri/anak/menantu/mertua atau anggota keluarga yang meninggal dan hal-hal lain yang dapat dilihat di Pasal tersebut.

Mengenai perhitungan besaran potongan upah atau denda karena ketidakhadiran atau karena alasan lainnya diatur di dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Perjanjian Kerja (PK).

Selanjutnya pemotongan upah pekerja tidak boleh melebihi 50 persen dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima dimana hal ini merujuk kepada pasal 24 ayat [1] jo ayat [2] dalam PP No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Setiap syarat yang memberikan wewenang kepada pengusaha untuk mengadakan perhitungan lebih besar daripada yang diperbolehkan adalah batal menurut hukum seperti diterangkan dalam pasal 24 ayat [3] PP No 8 Tahun 1981.


Anda dapat mengirim pertanyaan konsultasi dengan mengisi form berikut.




Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR