PortalHR

Hubungan Karyawan

photo

Jenis-jenis Hubungan Kerja di Perusahaan Pertambangan

Oleh : Bambang Supriyanto
Tentang Penulis
Kamis, 15 April 2010 - 4:15 WIB

Pertanyaan

Saat ini saya bekerja di perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batu bara, dan setahu saya ada sekitar 90% pekerja di pekerjakan di bawah PKWT termasuk Staff HR, Staff FC, Produksi. Masih bolehkah praktik seperti perusahaan saya ini, sedangkan menurut hemat saya hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku.


Budi - Balikpapan


Jawaban

1. Perlu dijernihkan dulu tentang PKWT dan Outsourcing. Outsourcing secara singkat pengertiannya adalah bahwa perusahaan pemberi kerja memborongkan sebagaian dari pekerjaan kepada perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja.

2. Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status PKWT atau PKWTT. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini.

3. Dalam suatu perusahaan batu bara misalnya, bisa terdapat dua jenis hubungan kerja yaitu sebutlah "direct hire" (hubungan kerja antara pekerja langsung dengan perusahaan batubara/pemberi kerja). Status direct hire bisa PKWT atau PKWTT. Hubungan kerja yang lain adalah hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja. Baik pekerja direct hire dengan pekerja dari perusahaan pemborong outsourcing mereka bekerja di lokasi kerja perusahaan batu bara tersebut.

4. Status hubungan kerja PKWT apakah direct hire atau pekerja outsourcing boleh saja dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 59, UU 13 tahun 2003 yang berbunyi:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.


Anda dapat mengirim pertanyaan konsultasi dengan mengisi form berikut.




Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR