PortalHR

IDSL

Hubungan Karyawan

photo

Tata Cara PHK

Oleh : Bambang Supriyanto
Tentang Penulis
Rabu, 7 November 2012 - 6:41 WIB

Pertanyaan

Pak Bambang, Ada yang mau saya tanyakan tentang proses PHK, sesuai dengan UU no 2 tahun 2004 tentang tata cara PHK, saya sudah melakukan proses bipartite, tetapi setiap kali selesai bipartite pihak karyawan tidak bersedia untuk menandatangani risalah tersebut akhirnya setelah berkali-kali tetap tidak menemukan kata sepakat dari hasil bipartite yang tidak ditandatangani oleh pihak karyawan saya ajukan permohonan mediasi ke Disnaker setempat. Di Disnaker pun tetap tidak menemukan kata sepakat dan sampai saat ini masih dead lock. Mohon arahannya apa yang bisa saya lakukan untuk langkah selanjutnya. terima kasih.


Jaka Pamudyanto


Jawaban

Jawaban

 

1.     Saya posisikan anda sudah tahu/menguasai prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2004.

2.     Draft risalah perundingan bipartit yang pekerja tidak mau tandatangan, disebabkan karena pekerja tidak tahu tentang apa arti dia membubuhkan tanda tangan pada risalah tersebut. Besar kemungkinan, dia mengartikan tanda tangan pada risalah itu sebagai suatu “kesepakatan” untuk hal-hal yang tertuang di draft risalah. Padahal kalau saja dia tahu bahwa risalah perundingan hanya semacam “foto/potret/rekaman” semua yang dibicarakan oleh dua pihak (pengusaha dan pekerja) seharusnya tidak ada alasan mengapa dia tidak mau tanda tangan.

3.     Secara logika, dapatkah seseorang mengingkari foto diri atau rekaman pembicaraan yang jelas itu adalah suara dia ? semua itu adalah dokumen autentik.

4.     Maaf, besar kemungkinan anda kurang menjelaskan pengertian draft risalah itu kepada pekerja, sebagaimana angka 2 di atas, sehingga dia curiga, dikira akan diperangkap.

5.     Untuk lebih amannya suatu format risalah perundingan bipartit adalah dengan mencantumkan antara lain: 1. Permasalahannya apa, 2. Pendapat pekerja apa, dan 3. Pendapat pengusaha apa. Dan dari perbedaan tersebut nampak bahwa para pihak tetap beda pendapat, dan tidak dapat mencapai kesepakatan. Itu saja.

6.     Mediasi di Disnaker memang lebih banyak bersifat normatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan saja. Padahal, Mediator harus  mempunyai kemampuan untuk melakukan trobosan-trobosan kreatif untuk membantu para pihak mencapai titik temu.

7.     Kalau berminat, saya rekomendasikan anda menghubungi Pusat Mediasi Nasional (PMN) berkantor di Subud, Jl. RS Fatmawati. Silakan lihat di internet selengkapnya. Di PMN berkumpul para mediator profesional untuk berbagai kasus perselisihan (perbankan, ketenagakerjaan, waris, keluarga, bisnis secara umum, dll).

8.     Pada kasus anda, dengan anda sudah gagal pada tahap mediasi, sesuai dengan UU 2/2004, anda dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan HI. Tatacara mengajukan gugatan dapat dipelajari di UU tersebut.

Salam.

 


Anda dapat mengirim pertanyaan konsultasi dengan mengisi form berikut.




Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR