Karyawan Menolak Surat Peringatan | PortalHR.com

PortalHR

BPJS Ketenagakerjaan

Hubungan Karyawan

photo

Karyawan Menolak Surat Peringatan

Oleh : David Tampubolon
Tentang Penulis
Senin, 24 Juni 2013 - 11:30 WIB

Pertanyaan

Selamat siang bapak/ibu, dengan ini saya ingin menanyakan mengenai Surat Peringatan kepada karyawan kami, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan kami Sdr. X, tetapi yang bersangkutan tidak mau menerima dan menandatangani Surat Peringatan tersebut sedangkan kami (perusahaan) jelas mendengar bahwa ybs menolak untuk bekerja pada saat jam kerja, karena ybs adalah karyawan tetap maka selama ini perusahaan memberikan gaji buta kepada ybs, mohon petunjuk dari bapak/ibu, sebelumnya saya ucapkan terimakasih.  


Kristoaji


Jawaban

Dear Pak Kristoaji,

Saya turut prihatin dengan kondisi lingkungan kerja di tempat Bapak, dan berdasarkan pengalaman kami sebagai SDM memang dituntut untuk lebih sabar dalam membina karyawan termasuk dalam memberikan Surat Peringatan karena tujuan Surat Peringatan adalah membina karyawan.

Dalam UU No 13 tahun 2003 terutama Pasal 161 dinyatakan:

1)      Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut turut.

2)      Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3)      Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam Penjelasan UU No 13 tahun 2003 Pasal 161 terutama Ayat (2) dinyatakan:

Ø  Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ø  Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.

Ø  Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.

Ø  Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Ø  Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.

Ø  Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.

Ø  Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

Ø  Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.

 

Mengenai karyawan yang tidak mau menerima atau menandatangani Surat Peringatan, terdengar oleh Pak Kristoaji menolak untuk bekerja pada jam kerja, sebaiknya Pak Kristoaji mengumpulkan barang bukti yang cukup dan menerapkannya sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang saat ini berlaku di tempat Bapak.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Kristoaji.

Selamat berkarya.

David Tampubolon

 

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Reviewed by on. Rating:


Anda dapat mengirim pertanyaan konsultasi dengan mengisi form berikut.




HR Summit

Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR