PortalHR

IDSL

Compensation & Benefit

photo

Aturan Perjalanan Dinas dan Acuan Biaya

Oleh : David Tampubolon
Tentang Penulis
Senin, 12 Agustus 2013 - 10:56 WIB

Pertanyaan

Bisa saya minta tolong untuk diperbantukan aturan perjalanan dinas & berikut daftar biaya - biaya agar kami bisa membuat acuan untuk perjalanan dinas. Terima Kasih...  


Erwin


Jawaban

Dear Pak Erwin,

Mengenai perjalanan dinas yang sudah memiliki aturan/ketentuan adalah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Karyawan Swasta pada umumnya diatur tersendiri dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Surat Keputusan/Edaran Direksi, atau dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Karyawan itu sendiri.

Karena Bapak tidak memberitahukan mengenai Perjalanan Dinas ini untuk PNS atau Karyawan Swasta, maka kita akan melihat untuk PNS terlebih dahulu. Aturan yang dipergunakan mengenai Perjalanan Dinas bagi PNS adalah Peraturtan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap. Form Surat Perjalanan Dinas tersebut dapat diperoleh dari link berikut ini, dan biasanya juga melihat pada dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan APBN untuk Perjananan Dinas ini. Serta melihat juga kepada Standar Biaya Umum 2013 dalam link berikut.

Sedangkan untuk karyawan swasta, biasanya melihat dari mobilitas yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Semakin tinggi mobilitas yang dilakukan oleh karyawan maka semakin perlu dibuat ketentuan/aturan mengenai perjalanan dinas ini. Termasuk juga pembagiannya dalam level/jenjang posisi dalam struktur organisasi yang biasanya membedakan antara komponen perjalanan dinas bagi direktur, manager, head, maupun supervisor. Dan aturan ini juga melihat pada kemampuan perusahaan untuk membiayai perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawannya tersebut. Bahkan tatacara memperoleh dana perjalanan dinas juga tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ada yang “reimbursement” (menggunakan uang pribadi dahulu baru kemudian digantikan oleh perusahaan berdasarkan struk tagihan yang ada), ada yang “cash bon” (dipinjamkan terlebih dahulu dari perusahaan sebelum melakukan perjalan dinas, kemudian dilakukan hitung-hitungan setelah karyawan kembali ke kantor berdasarkan struk tagihan yang ada), maupun dengan cara “lumpsum” (sudah dibuatkan ketentuan/aturan bakunya sehingga untuk suatu perjalan dinas maka perusahaan akan memberikan kepada karyawan tersebut berdasarkan tabel biaya yang ada/baku, tidak melihat kepada struk tagihan yang nantinya ada ataupun tidak ada struk tagihan). Untuk formnya mungkin Bapak bisa melihatnya dari link berikut.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Erwin. Selamat berkarya.

 

David Tampubolon

 


Anda dapat mengirim pertanyaan konsultasi dengan mengisi form berikut.




Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR