Sejarah Panjang Permasalahan PNS | PortalHR.com

PortalHR

IDSL

Opini

Selasa, 26 Juni 2012 - 10:07 WIB
kris_s

Sejarah Panjang Permasalahan PNS

Oleh : N. Krisbiyanto
Selasa, 26 Juni 2012 - 10:07 WIB

Perusahaan apakah yang memiliki karyawan paling banyak di Indonesia? Seandainya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah perusahaan maka jawabannya adalah Perusahaan NKRI. Bayangkan, saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia (data bulan Maret 2012) sudah berjumlah hampir 4,7 juta karyawan atau setara dengan kurang lebih 2% penduduk Indonesia.

Masalah PNS ini menarik untuk diangkat pertama karena jumlahnya yang luar biasa besar yang tentunya membawa dampak alokasi RAPBN. RAPBN tahun 2012 mencapai Rp 104,9 triliun di mana jumlah ini naik 16,9% dari anggaran tahun 2011 (Rp 89,7 triliun). Kedua, sebagai rakyat Indonesia dan sebagai pembayar pajak, maka wajar jika saya mempertanyakan bagaimana produktivitas PNS dan apa saja permasalahan yang dihadapi NKRI mengenai penanganan PNS.

Sejarah PNS lebih erat berkaitan dengan berbagai kepentingan politik

Latar belakang sejarah PNS sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera. Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah, karena pengadaannya didasarkan atas kebutuhan penjajah semata.

Pada saat beralihnya kekuasaan Belanda kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu dan Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada  tanggal 17 Agustus 1945 maka secara otomatis seluruh pegawai Pemerintah dijadikan menjadi Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, Pegawai NKRI pun terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).

Setelah pengakuan kedaulatan RI tersebut, seluruh pegawai RI, pegawai RI non Kolaborator, dan pegawai pemerintah Belanda dijadikan Pegawai RI Serikat dimana era RIS, atau yang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementer ini diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet.

Dampak dari perubahan-perubahan tersebut maka prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang fair dan sehat sudah pasti hampir terabaikan.Kenaikan pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai atau pimpinan departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945.Akan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangatlah besar.

Dalam kondisi seperti ini, muncul berbagai upaya agar pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 sehingga pada awal era Orde Baru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri dengan dikeluarkannya Keppres RI Nomor 82 tahun 1971 tentang Korpri. Berdasarkan Kepres yang bertanggal 29 November 1971 itu maka dikeluarkan UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik.

Selanjutnya memasuki era reformasi maka mulai muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas PNS yang ditampung dalam Korps Pegawai RI (Korpri), sehinga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR yang pada akhirnya menghasilkan konsep yang disepakati bahwa PNS yg tergabung dalam Korpri haruslah netral secara politik.

Setelah reformasi maka Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik dan para kepala negara setelah era reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral.

Dari uraian sejarah di atas dapat kita simpulkan bahwa dari awal berdirinya PNS lebih banyak bersinggungan dengan berbagai kepentingan politik dan golongan dan jauh dari tujuan yang sesungguhnya sebagai fungsi pelayanan publik.Inilah salah satu sebab mengakarnya berbagai permasalahan PNS dalam tatanan kurun waktu selanjutnya.

Permasalahan dalam Pengelolaan PNS

Dari berbagai literatur dan referensi mengenai apa saja permasalahan pengelolaan PNS di Indonesia maka yang saya rasa paling kompeten menjabarkannya secara cukup menyeluruh adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menjabarkan masalah PNS menurut Men PANRB haruslah berangkat dari permasalahan yang dihadapi NKRI.

Menurut Menteri PANRB setidaknya ada tiga hal utama yang saat ini dihadapi NKRI yaitu pertama adalah masalah Infrastruktur yang tidak memadai yang meliputi pembangunan sarana dan kemampuan pendanaan dalam pelayanan publik, kedua adalah masalah birokrasi yang masih lamban, berlapis-lapis dan tidak efisien, dan ketiga adalah masalah korupsi yang terjadi dalam berbagai hal.

Khusus untuk permasalahan yang kedua yaitu masalah birokrasi, Menteri PANRB menjabarkan lagi secara terperinci ke dalam lima masalah utama yaitu pertama masalah organisasi yang masih banyak tidak tepat sasaran dan kewenangan yang masih sangat tidak jelas di Indonesia, kedua masalah layanan publik yang masih tidak memenuhi kebutuhan dan memuaskan kebutuhan masyarakat , ketiga adalah pola pikir dan budaya kerja yang belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani, keempat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak jelas dan multi tafsir, dan kelima adalah kondisi jumlah PNS yang mencapai 4.7 juta jiwa dengan kuantitas penyebarannya tidak sesuai kebutuhan, kualitas dan produktifitas masih rendah, penggajian belum adil (berdasarkan beban kerja dan jabatannya), serta kesejahteraan masih kurang dan tunjangan kinerja belum memadai.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bagaimana ruwetnya permasalahan pengelolaan PNS di negara kita serta sejarah yang mengakarinya.

Baca juga: Mengurai Masalah PNS dengan Pendekatan SDM

*) Penulis adalah Senior Partner pada People Consulting




Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Connect with Facebook

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentar Terkini

Gudang Data

Event HR

idsl