PortalHR

Berita

Rekrutmen di Depkeu Dijamin Bersih

Reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di Departemen Keuangan (Depkeu) telah merambah ke segala aspek untuk meningkatkan kinerja. Salah satunya pemberantasan praktik nepotisme dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) yang akan bekerja di lingkungan departemen “basah” tersebut.
Menkeu sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menegaskan, rekrutmen PNS di lingkungan Depkeu dilakukan dengan kompetisi yang sehat. “Kita mulai merekrut kemarin fresh graduate 1.900, dan 1.200 untuk Ditjen Pajak sendiri. Itu benar-benar kompetisi dan yang lolos merupakan yang terbaik,” kata Menkeu di Jakarta.
Yang dimaksud rekrutmen kemarin tak lain Tes Seleksi Calon PNS Depkeu yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 30 Juni 2009 lalu, yang diikuti 59 ribu peserta dari seluruh Indonesia. Mereka memperebutkan 2.630 jabatan tingkat sarjana di 12 unit Eselon I Depkeu yang tersebar di 1.063 kantor di seluruh Indonesia.
Sri Mulyani memaparkan, ada 120.000 aplikasi yang masuk ke Depkeu. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1 persen yang lolos. “Saya bisa mengatakan kompetisinya sehat,” jamin dia seraya memberikan ilustrasi bahwa dari aplikasi yang masuk, di antaranya ada keponakannya sendiri.
“Ada keponakan saya yang apply, ada keponakannya Pak Darmin (Deputi Gubernur Senior terpilih BI Darmin Nasution), keponakannya Pak Hekinus Manao Irjen saya. Kami bilang, mau memulai lagi dangan KKN atau enggak? Akhirnya kami membiarkan mereka berkompetisi,” ungkap Menkeu.
Ternyata, lanjutnya, semuanya lolos ujian tertulis. Namun, ketika menjalani interview dan ujian fisik, tidak ada satu pun di antara ketiganya yang lolos. “Begitu kena interview rontok semua. Yang terpilih itu best of the best, berarti unggulan. Saya benar-benar bangga,” ujar dia.
Karena itu, kata Menkeu, saat pidato di hadapan ribuan PNS yang diterima, Menkeu menyampaikan tentang kompetisi yang sehat dalam rekrutmen. “Saat pidato, saya bilang kalau ada di antara kalian yang titipan, mending keluar saja sekarang,” tutur Sri Mulyani.
Depkeu merupakan “pilot project” untuk program Reformasi Birokrasi Nasional. Peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah awal yang ditempuh Depkeu untuk mewujudkan reformasi tersebut. Di tataran teknis, pembenahan SDM diawali dengan mengubah istilah ‘kepegawaian’ menjadi ‘Sumber Daya Manusia’ sebagai bagian dari perubahan paradigma pembinaan SDM.
Pegawai di lingkungan Depkeu tidak lagi diposisikan sebagai pekerja yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan, tapi lebih sebagai sumber daya yang harus dikembangkan melalui serangkaian program pendidikan, pembinaan dan pelatihan. Peningkatan kualitas SDM ini tidak dianggap sebagai sebuah pengeluaran, tapi sebagai sebuah investasi.