PortalHR

Berita

Jangan Ada PHK, Pokoknya Harus Kerja!

Untuk kesekian kalinya Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno menegaskan, SKB 4 Menteri bukan untuk melindungi pengusaha, melainkan untuk mengantisipasi terjadinya PHK besar-besaran. Dikatakan, PHK yang selama ini menjadi momok, yakni Pemutusan Hubungan Kerja, harus diubah menjadi Pokoknya Harus Kerja.

Demikian Erman Suparno ketika berbicara dalam Seminar Nasional tentang Penetapan Upah Minimum terkait SKB 4 Menteri di Gedung YTKI, Jakarta, akhir pekan lalu.
“Kalau kondisinya memang payah, maka berilah ruang untuk berunding antara manajemen dengan pekerja untuk menentukan kehidupan mereka secara bipartit,” ujar dia seraya mencontohkan apa yang terjadi di Jawa Timur, ketika pihaknya sempat bertemu dengan Gubernur dan pengusaha.

Dalam pertemuan itu terungkap adanya perusahaan garmen dan sepatu yang sudah mau tutup karena minimnya order. Kemudian dilakukan pertemuan bipartit antara pengusaha dan buruhnya. “Kita menyadari bahwa order jatuh, oleh karena itu yang penting kita minta jangan ada PHK,” ungkap dia.”Soal gaji, dalam masa krisis ini, mari kita runding. Slogan kita ubah, PHK yang merupakan singkata dari Pemutusan Hubungan Kerja, diubah menjadi Pokoknya Harus Kerja,” tambah dia.

Upah Nasional

Sehari sebelumnya, ratusan massa dari Aliansi Buruh Menggugat melakukan demonstrasi di lobi Gedung Depnaker di Jakarta, menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang upah. Mereka menuntut diberlakukan upah buruh secara nasional, minimal Rp 3,5 juta per bulan.

Perkembangan terakhir, seperti dilaporkan Kompas, buruh mulai mengampanyekan untuk tidak memilih dalam Pemilu 2009 karena menilai pemerintah tidak berpihak kepada mereka. Mereka merasa percuma memberikan dukungan politik kepada pemerintah.
”Tidak ada jaminan pada kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Sebaliknya, hingga saat ini buruh justru ditelantarkan,” ungkap anggota Tim Riset dan Advokasi Komite Buruh Cisadane Khasminah, Sabtu (8/11/08) di Jakarta. Sebagai catatan, dalam sejumlah produk kebijakan nasional terkait buruh dan investasi, pemerintah dinilai lebih memerhatikan investor. Terakhir, muncul Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Global.

Buruh melihat, keputusan itu memberi celah lebih besar kepada perusahaan untuk merumahkan atau tidak menaikkan upah buruh. ”Tidak ada upaya untuk memperbaiki taraf hidup buruh karena dengan alasan krisis global, perusahaan dapat tidak menaikkan upah buruh dengan alasan tidak mampu,” kata Khasminah.

Kerja sama beberapa organisasi buruh dengan partai politik, tutur Khasminah, juga tidak dapat diandalkan. Partai tidak mampu menjamin penyelesaian persoalan utama buruh, yaitu kepastian kerja dan pengupahan. ”Oleh karena itu, meski pada tingkat organisasi belum semua menyerukan pemboikotan, pada tingkat individu, banyak buruh sudah menyerukan pemboikotan pada pemilu,” ujar dia.